Wali Kota Bekasi Tegaskan UMKM Kantin Pemkot Kumpulkan Minyak Jelantah Pekan Depan

KOTA BEKASI, sensornesws.id - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan kepada para pelaku UMKM yang berjualan di kantin lingkungan Pemerintah Kota Bekasi agar mulai melakukan pengumpulan minyak jelantah bekas usahanya, dimulai pekan depan.

Penegasan ini disampaikan Wali Kota saat meninjau kegiatan rutin Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) di lingkungan Pemkot, Jumat (25/07). Kegiatan yang dilakukan setiap Jumat tersebut melibatkan penimbangan sampah dari berbagai perangkat daerah, termasuk kantor dinas yang berada di bawah Pemkot Bekasi.

Tri Adhianto menaruh perhatian khusus terhadap pengelolaan minyak jelantah yang selama ini kerap dibuang sembarangan oleh para pelaku usaha, terutama di saluran air. Menurutnya, pembuangan minyak secara langsung ke saluran air dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti bau tidak sedap dan penyumbatan drainase.

“Saya minta mulai Jumat depan, 4 lokasi kantor pemerintahan, yakni Kantor Wali Kota di Jalan Ahmad Yani, Gedung Papak Juanda, Dinas Pendidikan, dan Gedung Teknis Bersama (GTB) sudah siap mengumpulkan minyak jelantah dari para UMKM kantin. Drumnya harus sudah tersedia,” tegas Tri.

Ia menambahkan bahwa pengumpulan ini akan dikelola langsung oleh Bank Sampah Induk Patriot, yang selama ini juga aktif mengelola sampah anorganik dari berbagai dinas dan warga.

“Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal kesadaran. Minyak jelantah bisa dikelola kembali menjadi bahan baku lain yang lebih bermanfaat. Jangan dibuang sembarangan,” ujarnya.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat memberikan contoh konkret pengelolaan limbah rumah tangga skala kecil sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat, khususnya pelaku UMKM, agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.

(Ndoet/FAH)

Hadir di Explore Babel, Wawali Harris Bobihoe Dukung Dan Optimis Produk UMKM Bisa Mendunia

KOTABEKASI , sensornews.id - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyatakan dukungan penuh terhadap potensi pariwisata, kuliner, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Dukungan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Explore Babel 2025 di Pangkalpinang, kehadiran orang nomor dua di Kota Bekasi itu didampingi oleh Asda dua H Inayatullah dan jajaran.

Event nasional ini diharapkan mampu memperkuat citra potensi daerah- daerah di Indonesia sebagai destinasi wisata budaya dan kuliner, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui UMKM.

“Event ini diharapkan mampu mendorong serta memperkuat potensi, sebagai destinasi wisata budaya, kuliner dan UMKM,” ujar Wawali Abdul Harris Bobihoe

Terlihat dirinya ditemani istri, Wuri Handayani juga berkunjung ke pameran produk UMKM.

Produk UMKM yang dipamerkan, kata Bobihoe, tidak kalah dengan produk yang ada di swalayan maupun restoran.

“UMKM produknya tidak kalah dengan yang ada di swalayan maupun restoran, berbagai macam, kuliner hingga kerajinan tangan ada disini,” katanya sembari memilih dan menenteng produk UMKM

Ia juga mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong kreativitas UMKM untuk semakin mengembangkan produk dan pasarnya.

“Kami di Kota Bekasi, tentunya terus mendorong produk lokal kita bisa mendunia,di minati oleh bangsa-bangsa lain, dari segi kualitas produk kita mampu untuk go internasional, tentu kita sangat optimis,”ucap Wawali Abdul Harris Bobihoe

Diketahui Kegiatan Explore Babel 2025 berlangsung pada 21–27 Juli 2025 dan menjadi lanjutan dari kegiatan serupa yang telah berlangsung rutin sejak 2021.

Explore Babel 2025 terdiri dari sejumlah kegiatan yang bersifat edukatif, promosi, dan hiburan.

Rangkaian acara meliputi:
*Workshop: 21–24 Juli 2025
*Opening Ceremony: 25 Juli 2025
*Bazar UMKM: 25–27 Juli 2025
*Closing Ceremony: 27 Juli 2025

Explore Babel ini berskala nasional dan merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi. Bentuk komitmen kami mendukung pertumbuhan sektor riil dan pariwisata daerah. (EZ/FAH)

Presiden Prabowo Subianto Lantik 2.000 Perwira TNI-Polri di Istana

JAKARTA, protesnews.id - Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira TNI-Polri di Istana, menandai tonggak penting dalam perjalanan kepemimpinan militer dan kepolisian Indonesia. Pelantikan ini menjadi simbol komitmen Prabowo dalam memperkuat institusi pertahanan dan keamanan negara.

Dalam Sambutannya Presiden Prabowo berkomitmen terhadap Institusi dan Prabowo menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

Juga peningkatan kemampuan dan Ia mendorong perwira yang dilantik untuk terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Pelantikan ini menandai tonggak penting dalam perjalanan kepemimpinan militer dan kepolisian Indonesia dan ini menjadi simbol komitmen Prabowo dalam memperkuat institusi pertahanan dan keamanan negara.

Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan nasional dan menjaga stabilitas negara. 

TNI dan Polri memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, serta melindungi masyarakat dari ancaman internal dan eksternal.

Pelantikan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi institusi TNI-Polri dan masyarakat Indonesia. Perwira yang dilantik diharapkan dapat menjadi pemimpin yang berintegritas dan profesional.

TNI-Polri dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ancaman terorisme, kejahatan transnasional, dan perubahan geopolitik global. Perwira yang dilantik diharapkan dapat menghadapi tantangan tersebut dengan bijak dan profesional.

Masyarakat Indonesia memberikan dukungan penuh kepada TNI-Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI-Polri.

Pelantikan 2.000 perwira TNI-Polri ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat institusi pertahanan dan keamanan negara. Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI-Polri dalam menjaga keamanan nasional.(Effendi)

Pemerintah Jakarta Berikan Angin Segar bagi Pedagang Kaki Lima

JAKARTA, sensornews.id - Pemerintah Jakarta tampaknya mulai mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani pedagang kaki lima (PKL). Dengan kebijakan baru ini, PKL dapat menggelar lapak tanpa harus dikejar-kejar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Pemerintah Jakarta beralih dari pendekatan represif ke pendekatan persuasif dan humanis dalam menangani PKL, seperti yang terlihat dalam strategi baru Satpol PP.

Pendekatan ini bertujuan menciptakan kondisi yang lebih tentram, tertib, dan teratur, serta memberikan kesempatan berusaha bagi PKL.

Kebijakan seperti ini bagi PKL dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja dengan lebih leluasa berjualan tanpa ancaman penggusuran atau penertiban.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PKL dan mengurangi kemiskinan di Jakarta.

Pemerintah Jakarta perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan PKL, tetapi juga menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota.

Perlunya dialog dan kerja sama antara pemerintah dan PKL untuk menciptakan solusi yang konstruktif dan berkelanjutan.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam menangani PKL.

Peraturan ini bertujuan menciptakan ketertiban dan kenyamanan, serta memberikan kesempatan berusaha bagi PKL.

PKL dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah Jakarta juga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Pemerintah Jakarta perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan PKL. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pemerintah Jakarta perlu melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan ini untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Evaluasi dan pemantauan ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang tepat.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah Jakarta berharap dapat meningkatkan kesejahteraan PKL dan masyarakat, sambil menjaga keindahan dan ketertiban kota. (Fahri)

Kebakaran di RW 02 Duri Utara Warga Terdampak Dikunjungi Anggota DPRD PDlP Jakarta

JAKARTA, protesnews.com- Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di RW 02 Kelurahan Duri Utara  Jakarta Barat pada Senin pagi (21/7/2025), pukul 08 28 WlB. 

Kobaran api menghanguskan sekitar 86 bangunan rumah terdiri di RT 011, RT 012, RT 013 dan dan RT 014. Peristiwa kebakaran sekitar pasar kaget berada di jalan pertigaan Garuda RW 02-RW 03 Duri Utara, tidak ada korban jiwa namun dua warga mengalami luka bakar dilarikan ke rumah sakit. 

Menurut Ketua RT 011/2 Hermansyah kebakaran diduga berasal salah satu rumah di RT 011 RW 02 dengan dua pemilik berbeda, kemudian api merembet dengan cepat ke bangunan rumah sebelahnya, "Soal jumlah rumah warga terdampak dari kebakaran, kami sedang mengumpulkan KK dan KTP-e guna pendataan" terangnya kepada awak media online. 

Pemadaman selesai hingga petang pukul 12 21 WIB dan dilakukan pendinginan hingga 17 30 WIB. Jumlah Armada 18 mobil Damkar dengan 90  personel gabungan Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, dilanjut pendinginan barak api tetus dipantau Kepala Seksi Damkar Tambora Joko susilo, turut hadir Lurah Duri Utara Ari Kurnia, Sekertaris Kelurahan Iman, Kasipem Kelurahan Elsa, Babinsa Serka TNl Sadikin, Ketua RW 02 Rosyid dan Hermansyah Ketua RT 011/2 Duri Utara. 

Senin sore pukul 16 00 WIB Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto berkunjung lokasi bekas kebakaran mendampingi anggota DPRD DKl Jakarta Hilda Kusuma Dewi untuk meninjau lokasi terdampak kebakaran  di 4 RT dilingkunan RW 02 Duri Utara. Salah satu warga  bernama Ibu Parni (56) yang terdampak kebakaran di kunjungi anggota DPRD Jakarta, "Yang tabah ya bu semoga cepat terbangun kembali rumahnya, tetap jaga kesehatannya" pesan anggota dewan fraksi PDlP ketika berada di RT 0012/2 No.7.

Kabar sumber api diduga dari rumah yang terletak di jalan Duri l Dalam RT 011 RW 02 Duri Utara Kecamatan Tambora. Dari keterangan yang dihimpun ditempat kejadian, asap mengepul tiba-tiba timbul api besar kemudian dengan cepat merambat ke rumah didekatnya hingga ke permukiman rumah warga lingungan RT 012, RT 013, dan RT 014 terdampak jilatan  api si jago merah. 

Sebelum kejadian dua warga melihat gumpalan asap dan kobaran api yakni Daus (42), Abdul (52) spontan menghubungi poket Pemadam Kebakaran dan tidak lama kemudian sejumlah mobil Damkar datang menuju titik api melalui jalan Garuda RW 02-RW 03 Duri Utara. Selain itu mobil Damkar masuk dari jalan Krendang Raya RW 01 arah Pos RW 02 Duri Utara.

Namun saat penyemprotan air berlangsung dari slang fire hose petugas Damkar terjadi insiden adu argumen dengan warga rumah yang terdampak kebakaran tetapi kejadiannya dapat didamaikan pihak kepolisian dan tentara  yang mengawal pemadaman di sekitar lokasi, diketahui warga bersangkutan protes lantarai kinerja petugas Damkar pengendali air slang lamban. 

Ditempat berbeda, pantauan portal berita nasional protesnews.com, dua unit mobil Damkar (B 9515 PHA-B 9649 PHA) masih terpakir di jalan Raya KH.Moh.Mansyur, slang air fire hose diseretnya masuk melalui Gang Banci menuju titik api di area RT 011. Fire hose merupakan selang pemadam kebakaran berisikan air untuk mengalirkan air dari sumber air ke titik area kebakaran. 

(*ranto/jaka/herdy)

Kejagung dan Dewan Pers Tandatangani MoU untuk Perkuat Kerja Sama

JAKARTA, protesnews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Dewan Pers menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait pelindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum di Indonesia. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.

MoU ini bertujuan untuk memperkuat posisi pers sebagai mitra dalam penegakan hukum dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik. Dengan adanya MoU ini, persoalan-persoalan pers dapat diselesaikan secara profesional di lingkungan pers sendiri tanpa harus berujung pada proses hukum.

Kegiatan penandatanganan MoU ini dihadiri oleh pejabat tinggi dari Kejagung dan Dewan Pers, termasuk Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana dan Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto. Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama antara Kejagung dan Dewan Pers untuk kemajuan penegakan hukum dan kemerdekaan pers di Indonesia.

MoU ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan sinergi antara Kejagung dan Dewan Pers dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pers dan penegakan hukum di Indonesia.(Saad)

BPJS Ketenagakerjaan Catat Hasil Investasi Rp 29,6 Triliun per Juni 2025

JAKARTA, protesnews.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatatkan hasil investasi sebesar Rp 29,6 triliun per Juni 2025. Nilai ini mencakup 48,33% dari target hasil investasi tahun ini yang sebesar Rp 61,24 triliun.

Kunci Meningkatkan Hasil Investasi menurut Boy Tanjung SE  pengamat ekonomi, ada dua hal penting untuk mencapai target investasi:

Meningkatkan Alokasi Investasi di Saham dan Reksadana. Instrumen ini berpotensi memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan lainnya. Saham-saham di LQ45 dinilai cukup tahan terhadap volatilitas pasar.

Pemerintah perlu merealisasikan aturan turunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk memungkinkan BPJS Ketenagakerjaan berinvestasi di luar negeri. Ini dapat memberikan potensi imbal hasil lebih besar dengan prinsip kehati-hatian dan fokus pada saham unggulan.

Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 837,26 triliun per Juni 2025. Ini tumbuh 12,2% dibandingkan posisi Juni 2024 yang sebesar Rp 746,22 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan jumlah peserta serta meningkatnya kesadaran perusahaan dan pekerja dalam membayar iuran.

Alokasi investasi BPJS Ketenagakerjaan tersebar ke berbagai instrumen. Per Juni 2025, penempatan di deposito mencapai Rp 144,55 triliun, obligasi Rp 592,77 triliun, saham Rp 61,71 triliun, dan reksadana Rp 35,58 triliun. Strategi investasi yang diterapkan adalah Liability Driven Investing untuk memastikan ketersediaan dana memenuhi kewajiban.

Menghadapi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,25%, BPJS Ketenagakerjaan tetap menerapkan strategi Liability Driven Investing. Pengelolaan investasi dilakukan secara aktif dan dinamis melalui pendekatan Dynamic Asset Allocation, dengan fokus pada imbal hasil optimal, likuiditas, solvabilitas, dan tata kelola yang baik.

Boy Tanjung memperkirakan hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan kemungkinan mencapai Rp 58 triliun - Rp 59 triliun hingga akhir tahun ini. Meskipun demikian, target *Rp 61,24 triliun masih mungkin tercapai jika direksi BPJS Ketenagakerjaan berani mengambil langkah strategis dan upaya lebih dalam mengelola investasi. (Fahri)